undang undang angkutan umum. pengemudi 9. undang undang angkutan umum

upaya memajukan kesejahteraan umum. Histori artikel: Submit 15 Mei 2020; Diterima 16 Juni 2020; Diterbitkan 1 Juli 2020. Istilah “pengangkutan” berasal dari kata “angkut” yang berarti “mengangkut dan membawa”, sedangkan istilah “pengangkutan” dapat diartikan sebagai “pembawaan. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3419); 4. Bagi masyarakat yang memiliki mobilitas tinggi dengan mengemudikan kendaraan bermotor di jalan raya, maka peraturan berkendaraan umum menurut Undang-Undung Nomor 20 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan berikut ini perlu untuk diketahui agar bisa senantiasa taat dalam berlalu lintas. E. Selain itu juga, sejumlah perusahaan pengangkutan umum yang tidak mengantongi izin merupakan pelanggaran terhadap Undang Undang No. Perusahaannya juga menggandeng Gerakan Aksesibilitas Umum Nasional (GAUN) untuk memberi masukan. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN. Bagian Kedua : Angkutan Orang dengan Kendaraan Umum . SIM tersebut terdiri atas 2 (dua) jenis: [5] SIM kendaraan bermotor perseorangan; dan. (2) Persyaratan dan tata cara memperoleh izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah. bahwa untuk mewujudkan kesejahteraan umum sebagaimana diamanatkan dalam Alinea Keempat Pembukaan Undang -Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,. 527/KMK. Pasal 1. 22 Tahun 2009 Adanya fenomena ini belum diantisipasi oleh pemerintah tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menyatakan dari segi regulasi, sehingga dibutuhkan revisi tentang bahwa: "Ayat (1) Angkutan umum diselenggarakan dalam Undang-Undang regulasi yang mengatur keberadaan mode upaya memenuhi kebutuhan angkutan yang. NOMOR 6 TAHUN 1984 . BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan. KETENTUAN UMUM 2. Tipe Dokumen. Penguasahaan mobil-bis umum untuk pengangkutan orang harus dengan izin. Mencabut. "Angkutan umum harus plat kuning sesuai undang-undang. 74/2014”). ketentuan umum 2. 22 Tahun 2009 Tentang. Latar belakang permasalahan tersebut yang mendorong pemerintah Kota Surabaya untuk selanjutnya membuat suatu terobosan program transportasi angkutan umum bernama Suroboso Bus. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun. CATATAN: Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Juni 2009. Rotator Di Kendaraan Umum Menurut Peraturan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan,” Lex Et Societatis 6, no. Dalam Undang Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang dimaksud dengan Lalu Lintas adalah gerak kendaraan dan orang di Ruang Lalu Lintas Jalan. TINJAUAN UMUM TRANSPORTASI PUBLIK A. PENYELENGGARAAN KEWAJIBAN PELAYANAN PUBLIK UNTUK ANGKUTAN BARANG DARI DAN KE DAERAH TERTINGGAL, TERPENCIL, TERLUAR, DAN. Beranda. Pelayanan angkutan orang dengan kendaraan umum terdiri dari : a. JARINGAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata(4) Kitab Undang. 1. bahwa dalam Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah diatur ketentuan-ketentuan mengenai. Peraturan Pemerintah (PP) NO. "Menteri" ialah Menteri Urusan Pendapatan, Pembiayaan dan Pengawasan. Bahwa Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagai bagian dari sistem transportasi nasional harus dikembangkan potensi dan perannya untuk mewujudkan keamanan,. Angkutan umum diselenggarakan dalam upaya memenuhi kebutuhan angkutan yang selamat, aman, nyaman, dan terjangkau. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Mekanisme Penetapan dan Formulasi Perhitungan Tarif Angkutan Penyeberangan; Mengingat : 1. UU Jalan ini mencabut UU 13 tahun 1980 tentang Jalan. Tarif angkutan umum di Indonesia diatur dalam Pasal 181 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang secara garis besar pengaturan tarif terbagi atas dua jenis yakni angkutan dalam trayek dan tidak dalam trayek. Pasal 42. 2. -. transportasi/angkutan umum. dilakukan untuk melihat dan memaparkan urgensi ojek sebagai angkutan umum sehingga tidak dikatakan sebagai angkutan umum ilegal. Pasal 1. 22 tahun 2009 merupakan norma yang mengatur tentang seputar lalu lintas dan angkutan jalan yang kemudian aturan pelaksanaan tentang Transportasi. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan). CATATAN: Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Juni 2009. Kata kunci: angkutan pedesaan, kinerja pelayanan, standar pelayanan ABSTRACT Nowdays, rural transport sevices is already. Menetapkan : UNDANG -UNDANG TENTANG PERKERETAAPIAN BAB I KETENTUAN UMUM Pasal I Dalam Undang -Undang ini yang dimaksud dengan : 1. Foto: Ari Saputra. dalam Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang tertuang dalam 5 Said Zainal Abidin, 2012, Kebijakan Publik, Jakarta : Salemba Humanika. Diubah dengan : Permenhub No. “Yang rugi juga kelak pemerintah jika banyak perusahaan transportasi umum yang terpuruk. Sekretaris Jenderal MTI Harya S. Susilo, Penyambung Lidah Konsumen , Cet. angkutan umum di setiap rutenya berkisar mulai 30% sampai 100%. Pengusaha angkutan umum wajib mengasuransikan tanggung jawabnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1). Hukum pengangkutan melalui udara di Indonesia secara umum diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (“UU Penerbangan”) yang beberapa ketentuannya diubah, dihapus, atau ditetapkan pengaturan baru melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang. Ada nomor kendaraan dan nama trayek berupa stiker yang ditempel pada bagian depan dan belakang kendaraan. Pengertian Pengangkutan, Pengangkut, dan Perjanjian Pengangkutan 2. 5. Angkutan umum orang dan/atau barang hanya dilakukan dengan Kendaraan Bermotor Umum. Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah. Mengenai angkutan barang dengan kendaraan umum diatur dalam Pasal 160 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan angkutan barang yaitu barang tidak berbahaya dan tidakTEMPO. ATAS PENYERAHAN JASA ANGKUTAN UMUM DI JALAN. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, didefinisikan sebagai berikut: “Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh b. Asas-Asas Hukum Pengangkutan . 12 tahun 2009 diantaranya yaitu angkutan online, angkutan umum, selanjutnya pasal. Peraturan yang mendasari kegiatan inspeksi ini adalah Peraturan Pemerintah Nomor 74 tahun 2014. dan guna mencapai tujuan itu berlaku ketentuan wajib angkut pos bagi sarana angkutan umum darat, laut, dan udara serta media telekomunikasi. Angkutan barang umum dan barang khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 139 ayat (2) huruf a dan huruf b wajib memenuhi persyaratan: pemuatan, penyusunan, dan pembongkaran barang pada tempat-tempat yang telah. pembangunan Simpul Daerah; dan h. Undang-Undang. Undang- Undang yang Mengatur Transportasi. Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dianggap belum bisa selesaikan masalah kemacetan. Keputusan Dirjen Pajak, KEP - 370/PJ. Pemerintah mengubah ketentuan batas jumlah penumpang angkutan umum di masa pandemi COVID-19. (1) Dalam Undang-undang ini yang dimaksudkan dengan :. 8Lingkup pengaturan UU ini meliputi: a) peran, pengelompokan, dan bagian-bagian Jalan; b) Jalan Umum; c) Jalan Tol; d) Jalan Khusus; e) data dan informasi; f) partisipasi masyarakat; dan g) penyidikan. Dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah diatur ketentuan mengenai Angkutan orang dan barang dengan Kendaraan Bermotor di jalan yang memerlukan peraturan pelaksanaannya. com, JAKARTA - Peluang kendaraan roda dua mendapatkan payung hukum sebagai angkutan umum orang berada di titik nadir. 1. Strategi Kebijakan Transportasi Umum 2. Angkutan Udara Bukan Niaga adalah angkutan. 1 Bagian Kesatu Rencana Induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; 6. Pasal 138 Undang-Undang No. ABSTRAK: bahwa Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mempunyai peran strategis dalam mendukung pembangunan dan integrasi nasional sebagai bagian dari upaya memajukan kesejahteraan umum sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; bahwa Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagai bagian. Hal tersebut imbas penurunan jumlah penumpang di hampir seluruh moda angkutan umum secara bulanan menurut Badan Pusat Statistik. Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan 5 Zumrotin K. PERUSAHAAN ANGKUTAN UMUM BERBADAN HUKUM DI KABUPATEN BANDUNG BAGIAN HUKUM SETDA KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2016 . (2). Mencabut. Mencabut. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (“UU LLAJ”). BAB IV Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum (Pasal 21 – Pasal 50). Glosarium. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mengatur ketentuan mengenai Keamanan dan Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang memerlukan peraturan lebih lanjut dalam pelaksanaannya. "Kendaraan bermotor umum" ialah kendaraan bermotor umum yang dipakai untuk mengangkut penumpang menurut pasal 1 ayat (1) Undang-undang Lalu-Lintas dan Angkutan Jalan Raya. com, JAKARTA - Accor, grup perhotelan terkemuka di Indonesia, dalam rangka Hari Batik Nasional, mengundang para tamu untuk merayakan. angkutan carter, dan angkutan sewa umum; dan 2. angkutan jalan. penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek dan kebutuhan CATATAN: Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Juni 2009. Undang -Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor. angkutan umum untuk lebih memperhatikan dokumen-dokumen kelengkapan dalam berkendara baik itu SIM, STNK dan Kartu Pengawasan. bahwa Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagai bagian dari sistem transportasi nasional harus dikembangkan potensi dan perannya untuk mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran berlaluLalu Lintas dan Angkutan Jalan. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Dia membandingkan peristiwa Lebaran 2020. 22 Tahun 2009, maka, penyelenggaraan angkutan orang dengan kendaraan umum, termasuk dalam hal ini adalah Angkot, tidak dapat lagi dilaksanakan pengusahaannya. penyusunan rencana umum jaringan trayek angkutan perkotaan; f. Baca juga: Komnas Perempuan Catat 2 Kasus Pelecehan Seksual di Transportasi Online2 Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025). “Maksimal 70 persen dengan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat,” kata dia. Harapan agar proses pembentukan undang-undang dapat mengakomodir aspirasi dan partisipasi masyarakat masih belum terpenuhi, meskipun telah ada jaminan partisipasi masyarakat dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Bisnis. “Selanjutnya transportasi umum seperti kendaraan umum, angkutan massal, taksi konvensional dan online, dan kendaraan sewa rental diberlakukan dengan pengaturan kapasitas,” ujar Luhut, dalam konferensi virtual (1/7/2021). Pasal 1 Definisi. Contoh dari 7 R. angkutan antar kota yang merupakan pemindahan orang dari suatu kota ke kota lain;Barata menyatakan, larangan merokok di sarana angkutan umum tersebut sesuai dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2012 tentang Kesehatan dan Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif berupa Produk Tembakau bagi Kesehatan yang menyebutkan bahwa angkutan. 33 tahun 1964 tentang Dana Pertanggungan Wajib Kecelakaan Penumpang, pengusaha/pemilik alat angkutan penumpang umum yang bersangkutan dapat dicabut izin usahanya untuk selama-lamanya tiga bulan. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96 Tambahan Lembaran. Yang dimaksud dengan "asas kepentingan umum" adalah penyelenggaraan penerbangan harus mengutamakan. KETENTUAN-KETENTUAN UMUM. Pasal 42. 1. Pengendalian transportasi yang dilakukan meliputi penyelenggaraan transportasi darat (kendaraan pribadi dan angkutan umum seperti mobil penumpang, bus, dan. 1. 1992. Surat Edaran Gubernur Jawa Timur Nomor 440/1333/031/2005 tentang Kawasan. Jonan juga bersikeras tidak akan merevisi peraturan untuk sepeda motor agar menjadi angkutan umum. Mengingat : 1. ”ANGKUTAN UMUM BERDASARKAN UNDANG UDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN Ajay Depkhan 15. Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA DAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA MEMUTUSKAN: Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN. Menetapkan : Undang-undang tentang Lalu-lintas dan Angkutan Jalan Raya. Penerbangan adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas pemanfaatan wilayah udara, pesawat udara,. Larangan ini merupakan implementasi dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. E. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah. Transportasi umum pada umumnya termasuk kereta api dan bis, namun juga termasuk pelayanan maskapai pnerbangan, feri, taksi, dan lain-lain. Undang-Undang Nomor 19 Penjelasan Umum PP Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. PP No. kendaraan 8. 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan. Jakarta Tanggal Penetapan. Pada praktiknya,No. kerugian, baik berdasarkan perjanjian pengangkutan, berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 tahun 1964 tentang Dana Pertanggungan Wajib Kecelakaan Penumpang, maupun Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1964 tentang Dana Pertanggungan Wajib Kecelakaan Lalu-Lintas Jalan. 1 Angkutan Umum 2. 5 Marlina Dea and Anita Trisiana, “Kampung Tertib Lalu Lintas Sejak Dini Untuk Mendukung Internalisasi Pendidikan Karakter Di Masyarakat,” Citizenship JurnalUndang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. 006 Fakultas Hukum, Jurusan Ilmu Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda, Samarinda. angkutan 11. Pasal 46. Angkutan umum adalah alat angkutan bagi masyarakat yang dapat berupa kendaraan darat, air. 13 Tahun 2003 pasal 86 ayat 1 dan 2 menyatakan bahwa perusahaan harus mempersiapkan sarana dan prasarana sebagai upaya pencegahan kecelakaan kerja dan program-program yang dapat. BAB I. Keamanan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah suatu keadaan terbebasnya setiap orang, barang. 224 responden mengaku pernah mengalami pelecehan seksual di transportasi umum. Apabila suatu kendaraan mengangkut penumpang umum dan berbayar, secara Undang-Undang kendaraan tersebut harus mematuhi aturan sebagai angkutan umum, tidak lagi angkutan pribadi. Lintas dan angkutan Jalan. 1585, jdih. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2009. Fokus penelitian ini adalah penggunaan sepeda motorPengangkutan menurut Undang Undang No. • Angkutan umum adalah alat angkutan bagi masyarakat yang dapat berupa kendaraan darat, air dan udara biasanya dengan kompensasi. Penjelasan Umum PP 37 Tahun 2017. angkutan umum dibedakan menjadi 2 yaitu angkutan masal dan angkutan umum yang disewakan a. "Dana" yalah dana yang terhimpun dari sumbangan wajib, yang dipungut dari para pemilik/pengusaha alat angkutan lalu-lintas jalan dan yang disediakan untuk menutup akibat keuangan karena kecelakaan lalu-lintas jalan korban/ahliwaris yang bersangkutan. Iuran wajib tersebut akan digunakan untuk memberi santunan apabilaBeberapa ketentuan umum transportasi (pengangkutan) dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang: 1) Bagian III titel 5 Buku Kesatu Pasal 91 sampai dengan 98 mengenai petugas pengangkut serta juragan kapal yang berlayar di sungai-sungai dan perairan ke dalam. penyelenggaraan 6. Hal ini penting mengingat bergesernya fungsi sepeda motor di berbagai kelas masyarakat. Perusahaan angkutan umum yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (6) dikenai sanksi administratif. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota Palembang tentang Petunjuk Teknis Angkutan Penumpang Umum Sebagai Taksi Non Sedan. Jenis. Maka agar angkutan sewa online dapat beroperasi secara legal, diwajibkan untuk memiliki STNK berbadan hukum atau dapat atas nama perorangan untuk badan hokum berbentuk. Lahirnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 berimplikasi pada eksistensi lalu lintas dan angkutan jalan mempunyai peran strategis dalam mendukung pembangunan dan integrasi nasional sebagai bagian dari upaya memajukan kesejahteraan umum. bahwa Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mempunyai peran strategis dalam mendukung pembangunan dan integrasi nasional sebagai bagian dari upaya memajukan kesejahteraan umum sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; tarif angkutan umum (misal, kenaikan tarif) yang belum atau tidak diimbangi dengan ketersediaan jumlah angkutan umum; 2) kelaikan kendaraan angkutan umum (menyangkut soal keamanan konsumen; 3) keamanan konsumen dari kejahatan di atas kendaraan angkutan umum. Kegiatan pengangkutan orang dan/atau barang dengan memungut pembayaran hanya dilakukan dengan kendaraan umum. Perubahan pertama dilakukan oleh UU 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. ,Pradnya Paramita, Jakarta. 2. DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Berdasarkan ketentuan Pasal 23 ayat (1) huruf c. Undang-undang (UU) Bentuk Singkat. Ulasan: Terima kasih atas pertanyaan Anda. (2) Izin termaksud dalam ayat (1) diberikan: I. 3. Ada angkutan umum yang beroperasi di darat, laut, maupun udara. Menimbang: a. Perhitungan Tarif Angkutan Penyeberangan sudah tidak sesuai; c. Perlengkapan kendaraan bermotor. CATATAN: Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 25 April 2007. Pemerintah Indonesia menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan, yang merupakan peraturan pelaksana dari beberapa ketentuan pasal yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Umum dan Jalan Khusus Untuk angkutan Hasil Tambang dan Hasil Perusahaan Perkebunan. Kegiatan angkutan umum dalam angkutan multimoda dilaksanakan berdasarkan perjanjian yang dibuat antara badan hukum angkutan Jalan dan badan hukum. Angkutan Umum di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dengan kendaraan umum dibagi menjadi 3 (tiga) jenis angkutan umum yaitu angkutan umum darat, angkutan umum laut dan angkutan umum udara, berikut penjelasan dari jenis-jenis angkutan umum sebagai berikut: 1. KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan: 1.